PEKANBARU – Banyak pihak terkejut dengan nilai defisit anggaran Pemprov Riau yang mencapai Rp3,5 triliun.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyebut kondisi ini membuatnya pusing tujuh keliling dan mengklaim bahwa defisit tersebut adalah yang terbesar sepanjang sejarah Pemprov Riau.
Efisiensi dan pengetatan anggaran menjadi langkah yang harus diambil agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Salah satu kebijakan yang direncanakan adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Rencana ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Bahkan, mantan anggota DPD RI, Instiawati Ayus, menyalahkan SF Hariyanto, yang pada 2024 menjabat sebagai Pj Gubernur Riau, serta Indra SE sebagai Pj Sekdaprov.
Pernyataan Instiawati Ayus ini dibantah oleh anggota Banggar DPRD Riau, Indra Gunawan Eet. Menurutnya, Instiawati Ayus tidak berhak menyalahkan pihak tertentu terkait situasi ini karena tidak mengetahui detail prosesnya.
“Saya pikir pemotongan TPP bukan solusi terbaik. Saya yakin Pak Wagub SF Hariyanto juga tidak akan setuju dengan rencana ini, karena kenaikan TPP terjadi saat beliau menjabat Sekdaprov Riau,” ujar Eet, Jumat (14/3/2025).
Mantan Ketua DPRD Riau ini menegaskan bahwa defisit anggaran pasti memiliki faktor teknis yang mendasarinya.
Oleh karena itu, menurutnya, tidak perlu ada upaya untuk memelintir persoalan dengan narasi yang tidak berhubungan.
“Persoalan defisit ini sudah pernah kami bahas di Banggar bersama TAPD. Ini bukan hanya terjadi di Riau, tetapi juga di banyak daerah lain. Tinggal bagaimana kita mencarikan solusinya, bukan berkeluh kesah atau mencari kambing hitam,” tegasnya.
Eet menilai bahwa salah satu faktor utama defisit dan tunda bayar adalah perencanaan pendapatan yang tidak tercapai.
Target pendapatan yang meleset jauh dari harapan menjadi persoalan krusial karena berdampak luas pada sektor lainnya.
Faktor teknis lainnya, menurutnya, adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan tunda salur dari pemerintah pusat yang belum cair ke daerah.
Selain itu, realisasi dana PI yang belum maksimal serta beberapa faktor teknis lainnya turut memperparah kondisi ini.
“Apalagi, jika tidak salah, pembahasan dan pengesahan APBD 2025 dilakukan saat kepemimpinan Pj Gubernur Rahman Hadi dan Pj Sekdaprov Taufik OH. Pada saat itu, Pak SF Hariyanto sudah mundur dari Pj Gubernur Riau. Sudahlah, mari kita bersama-sama mencarikan solusi, bukan mencari siapa yang salah,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Eet juga menyoroti kabar yang beredar di media sosial terkait defisit ini, yang dinilainya provokatif dan memelintir pernyataan Gubernur Wahid.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi.
“Saya menilai isu ini ada kaitannya dengan Musda Golkar yang akan digelar setelah Lebaran nanti. Pak SF Hariyanto punya niat untuk memimpin Golkar,” ujarnya.
Ia pun meyakini bahwa masyarakat sudah cukup cerdas untuk tidak terpengaruh oleh opini yang menyesatkan di media sosial.
“Kita beri kesempatan kepada pemimpin daerah untuk bekerja dan bersinergi dalam membangun Riau yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
***(Sumber : Goriau)
